Rp 747 Miliar Untuk Irigasi di Pidie
Kamis, 6 September 2012 08:53 WIB
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melalui Dinas Pengairan Aceh akan membangun dua bendungan irigasi berskala besar di Kabupaten Pidie, yang masing-masing berada di Tiro dan Rukoh. Anggaran yang disiapkan untuk kedua proyek tersebut mencapai Rp 747 miliar.
“Gambar desain sudah selesai dan pada tahun depan akan dimulai pelaksanaan pembebasan tanahnya dengan pagu anggaran awal sebesar Rp 25 miliar yang berasal dari APBN,” ungkap Kepala Dinas (Kadis) Pengairan Aceh, Ir Eko Selamet Poerwadi, kepada Serambi, seusai bertemu Gubernur Zaini Abdullah, Rabu (5/9).
Kedua bendungan yang berada di Tiro dan Rukoh itu ujar Eko, nantinya akan memperkuat volume air irigasi Baro Raya. Sehingga ketika musim kemarau atau musim tanam gadu, petani tetap bisa menanam padi.
Lebih lanjut dijelaskannya, fungsi kedua bendungan itu akan sama seperti Waduk Keuliling di Aceh Besar, yang memback-up kebutuhan air di irigasi Krueng Jrue dan Krueng Aceh, sehingga berhasil menyelematkan 3.000 hektare tanaman padi.
“Kapasitas Waduk Keuliling sekitar 18,9 juta liter. Sementara kapasitas bendungan Tiro dan Rukoh mencapai 142 juta meter kubik, atau hampir delapan kali lipat dari kapasitas waduk Keuliling,” ungkap Kadis Pengairan Aceh tersebut.
Pihaknya sengaja membuat bendungan dengan skala besar karena jika musim kemarau tiba, luas areal sawah irigasi Baro Raya Pidie yang harus dialiri mencapai 19.118 hektare.
“Pemerintah pusat telah menyetujui pembangunan dua bendungan sekala besar itu. Tapi mereka meminta kepada Pemerintah Aceh dan Pemkab Pidie untuk ikut sharing atau membantu sumber dana dari anggaran daerah,” ujarnya.(her)
Gubernur: Masyarakat jangan Tuntut Harga Tinggi
GUBERNUR Aceh, Zaini Abdullah sangat setuju dengan program pembangunan dua bendungan sekala besar di Pidie, sehingga nantinya dapat mengatasi kekeringan pada musim tanam gadu.
Ia juga berharap kepada masyarakat sekitar proyek yang tanahnya terkena areal pembebasan lahan, agar tidak menuntut harga yang tinggi. Karena kehadiran bendungan irigasi itu akan memberikan nilai tambah bagi kehidupan petani itu sendiri.
“Terimalah dengan harga yang wajar. Sebab kalau dalam satu pembebasan tanah tidak tuntas, pelaksanaan proyeknya bisa tertunda, dan ini sangat merugikan kita semua,” demikian Zaini Abdullah.(her)
“Gambar desain sudah selesai dan pada tahun depan akan dimulai pelaksanaan pembebasan tanahnya dengan pagu anggaran awal sebesar Rp 25 miliar yang berasal dari APBN,” ungkap Kepala Dinas (Kadis) Pengairan Aceh, Ir Eko Selamet Poerwadi, kepada Serambi, seusai bertemu Gubernur Zaini Abdullah, Rabu (5/9).
Kedua bendungan yang berada di Tiro dan Rukoh itu ujar Eko, nantinya akan memperkuat volume air irigasi Baro Raya. Sehingga ketika musim kemarau atau musim tanam gadu, petani tetap bisa menanam padi.
Lebih lanjut dijelaskannya, fungsi kedua bendungan itu akan sama seperti Waduk Keuliling di Aceh Besar, yang memback-up kebutuhan air di irigasi Krueng Jrue dan Krueng Aceh, sehingga berhasil menyelematkan 3.000 hektare tanaman padi.
“Kapasitas Waduk Keuliling sekitar 18,9 juta liter. Sementara kapasitas bendungan Tiro dan Rukoh mencapai 142 juta meter kubik, atau hampir delapan kali lipat dari kapasitas waduk Keuliling,” ungkap Kadis Pengairan Aceh tersebut.
Pihaknya sengaja membuat bendungan dengan skala besar karena jika musim kemarau tiba, luas areal sawah irigasi Baro Raya Pidie yang harus dialiri mencapai 19.118 hektare.
“Pemerintah pusat telah menyetujui pembangunan dua bendungan sekala besar itu. Tapi mereka meminta kepada Pemerintah Aceh dan Pemkab Pidie untuk ikut sharing atau membantu sumber dana dari anggaran daerah,” ujarnya.(her)
Gubernur: Masyarakat jangan Tuntut Harga Tinggi
GUBERNUR Aceh, Zaini Abdullah sangat setuju dengan program pembangunan dua bendungan sekala besar di Pidie, sehingga nantinya dapat mengatasi kekeringan pada musim tanam gadu.
Ia juga berharap kepada masyarakat sekitar proyek yang tanahnya terkena areal pembebasan lahan, agar tidak menuntut harga yang tinggi. Karena kehadiran bendungan irigasi itu akan memberikan nilai tambah bagi kehidupan petani itu sendiri.
“Terimalah dengan harga yang wajar. Sebab kalau dalam satu pembebasan tanah tidak tuntas, pelaksanaan proyeknya bisa tertunda, dan ini sangat merugikan kita semua,” demikian Zaini Abdullah.(her)
Editor : bakri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar